Home Berita E-Toll Card Jasa Marga dan JORR Digugat YLKI Tangerang

E-Toll Card Jasa Marga dan JORR Digugat YLKI Tangerang

0
SHARE
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (01/06/2016), memimpin sidang perdana terkait gugatan YLKI Tangerang terhadap penerapan E-Toll Card.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tangerang (YLKI-T) menggugat BUMN dan Pemerintah lantaran dianggap merugikan konsumen dalam penerapan E-Toll Card di ruas jalan Tol Jakarta-Tangerang dan jalan Tol Sediyatmo. Selain itu, YLKI Tangerang menuntut tol menuju Bandara Soetta ditetapkan sebagai jalan umum dikarenakan dua ruas tol tersebut tidak memiliki jalan alternatif dan tidak dapat diberlakukan sebagai jalan tol atau jalan berbayar.

Pada sidang perdananya, YLKI-T diwakili langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Harian, Fajri Safi’i SH, dengan didampingi oleh Sekretaris, Kapriyani SP SH, dengan Register Perkara Nomor: 341/Pdt.G/2016/PN.Tng. Namun sayangnya, pihak tergugat yang hadir pada persidangan perdana tersebut hanya dari pihak PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), pihak tergugat lainnya tidak menghadiri sidang perdana tersebut.

Fajri Safi’i mengatakan, materi dari gugatannya adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam penerapan E-Toll Card oleh PT Jasa Marga, karena E-Toll Card telah merugikan konsumen yang menggunakan E-Toll Card maupun yang tidak menggunakan E-Toll Card.

“Tidak hanya PT Jasa Marga saja yang kita tarik sebagai tergugat, tapi BUMN-BUMN lainnya seperti PT Bank Mandiri (Tbk), PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan PT Marga Lingkar Jakarta juga ditempatkan sebagai tergugat. Sementara dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) adalah Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) ditarik juga sebagai tergugat, dan Kementerian BUMN, Kementerian PUPR bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditarik pertanggung jawabannya sebagai turut tergugat,” ujar Fajri Safi’i kepada tangerangonline.id usai menjalakan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (01/06/2016) pukul 14.00 WIB.

Fajri Safi’i pun memaparkan, bagi konsumen pengguna E-Toll Card, konsumen telah dirugikan karena membayar Toll diluar tarif yang berlaku. Bagi konsumen yang tidak menggunakan E-Toll Card pun dilanggar hak-haknya, karena tindakannya yang mendiskriminasikan konsumen pengguna Toll yang rombongan atau bus-bus dan kendaraan besar yang tidak dapat menggunakan E-Toll Card.

“Karena setiap konsumen yang membeli E-Toll Card dengan harga 50 ribu rupiah tetapi saldonya hanya 30 ribu rupiah, sehingga terdapat selisih sebesar 20 ribu rupiah yang gak jelas digunakan untuk apa, dan E-Toll Card juga merugikan konsumen karena harus meninggalkan saldo yang tersimpan di Bank Mandiri tanpa bunga. Konsumen yang tidak menggunakan E-Toll Card pun juga merasa dirugikan,karena adanya diskriminasi pengguna Tol yang rombongan seperti Bus-Bus dan kendaraan besar lainnya yang tidak dapat menggunakan E-Toll Card, hal ini dianggap sebagai terjadinya kemacetan karena menciptakan kepribadian masyarakat yang konsumeristif, yaitu menciptakan kepribadian masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadinya dibandingkan menggunakan kendaraan umum,” paparnya.

YLKI-T dalam gugatannya meminta agar pihak PT Jasa Marga CS mengembalikan uang konsumen yang diambil begitu saja oleh PT Jasa Marga dan PT Bank Mandiri yang diperhitungkan dalam periode 2009 hingga 2015 yaitu sebesar Rp 2,1 Triliun lebih. Uang konsumen tersebut harus dikembalikan kepada konsumen, hal ini merupakan tuntutan utama akibat ulah para tergugat yang melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan lainnya yang dianggap salah adalah karena BUMN-BUMN tersebut dijalankan tidak sesuai dengan ruh dibentuknya BUMN itu yang dianggap semata-mata untuk mencari keuntungan bukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa, dan BUMN berperan sebagai Soko Guru pembangunan Ekonomi, atau sebagai perangsang tumbuhnya Dunia Usaha Swasta di Negara Republik Indonesia, BUMN-BUMN itu tidak lagi dijalankan sesuai dengan Undang-Undang  (UU) Nomor 19 Tahun 2004 tentang BUMN maupun UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Berdasarkan informasi yang didapat, sidang kedua akan digelar pada tanggal 29 Juni 2016 mendatang. (Acp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here