Home Berita DPRD Sidak Uji KIR di Batuceper, Puluhan Diduga Calo Kocar-Kacir

DPRD Sidak Uji KIR di Batuceper, Puluhan Diduga Calo Kocar-Kacir

0

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang melakukan sidak di lokasi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang yang berada di wilayah Kecamatan Batuceper, Kamis (26/1/2017).

Pantauan tangerangonline.id di lapangan, saat anggota DPRD Kota Tangerang tiba di lokasi. Puluhan orang yang diduga calo KIR, kocar-kacir bergegas pergi meninggalkan puluhan mobil yang akan diurus kelengkapannya. Lalu, masyarakat yang mengurus KIR dengan melalui calo itu, kebingungan untuk melanjutkan pembuatan KIR.

“Tak bisa buat, lagi ada sidak dari dewan. Nanti aja untuk ngurusinnya, kalau sudah pulang itu dewan. Sekarang pulang saja dulu,” ucap Rio Ananda yang mengurus KIR melalui calo. Sehingga, dirinya merasa dirugikan atas ditelantarkannya urusan pembuatan KIR itu yang ditinggal calo.

Beberapa informasi yang berhasil dihimpun tangerangonline.id, pada pembuatan KIR itu, calo meminta kepada para pelanggannya yang membuat ijin itu sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.

“Harga tak mau ditawar lagi. Mintanya tetap harga segitu. Kalau tidak, pasti akan ada kesalahan pada saat proses pembuatan KIR. Seperti lampu rem tak nyala, atau wifer tak berfungsi. Tak tau diapain. Tahu-tahu tidak bisa aja. Kalau harganya tak sesuai,” jelasnya lebih lanjut.

Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Tangerang Endang Romzi menanggapi hal itu, dirinya tidak menampik atas adanya pecaloan pembuatan KIR. Bahkan, dirinya menyebutkan sekelompok orang yang menawarkan itu, sudah memiliki badan hukum yang jelas. “Sebenarnya, tak boleh ada calo di sini. Karena ada beberapa yang mempunyai CV mereka itu biro jasa,” kata Romzi.

Walau begitu, dia akan menertibkan para calo itu. Supaya masyarakat lebih nyaman dan aman dalam mengurus pembuatan KIR. Sehingga, yang bisa untuk membuat KIR hanyalah pemilik ataupun biro jasa.

“Saya tak mau ada calo lagi di sini, baik itu pegawai ataupun orang lain. Harus biro jasa yang berbadan usaha dan terdaftar pada dinas terkait. Karena kita tak mau, masyarakat melihatnya liar di sini,” tegasnya.

Kemudian, Ketua Komisi III Solihin mengaku tak mengetahui praktek pecaloan pembuatan KIR. Bahkan, dirinya tak membenarkan adanya hal itu di pembuatan KIR.

“Waduh, saya tak melihat secara langsung adanya pecaloan di sini. Tapi, kalau pun emang benar, itu tak diperbolehkan dan dilarang keras,” singkat pria yang kerap di sapa leeking seraya menutup pembicaraan. (Yip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here