Rencana akan beroperasinya Bandara Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Mei 2016 mendatang, diprediksi tidak akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, pengoperasian Bandara Pondok Cabe untuk penerbangan komersil tersebut sepenuhnya ada pada kewenangan pusat (AP II).
Ketua DPRD Kota Tangsel, Moch. Ramlie menjelaskan, ada beberapa persoalan yang menyebabkan hasil pendapatan bandara Pondok Cabe menjadi bandara komersil lari ke pusat. Salah satunya yakni bandara Pondok Cabe sejak jaman Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten masih menginduk pada provinsi Jawa Barat, keberadaan bandara Pondok Cabe diperuntukan untuk daerah penerbangan.
“Jadi, kebijakannya bukan kebijakan baru. Karena sejak jaman kabupaten dan Provinsi Banten masih menyatu dengan Jawa Barat, daerah itu memang untuk penerbangan,” kata Ramlie
Lantaran hasil dari beroperasinya bandara Pondok Cabe menjadi bandara komersil lari ke pusat, DPRD secepatnya akan memanggil pemerintah setempat untuk membahas permasalahan tersebut.
“Kalau masalah parkiran kendaraan baru daerah yang mengelola. Makanya pemerintah setempat akan kita panggil,” beber politisi Partai Golkar ini.
Diakui Ramlie, sejak bergulirnya rencana bandara Pondok Cabe bakal beroperasi secara komersil, pihaknya tidak pernah di ajak duduk bersama dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait untuk membahas masalah tersebut.
“Kita mintai penjelasannya, makanya akan kita panggil semua pihak untuk membahas masalah Pondok Cabe,” tandas Ramlie.
Sebelumnya, pihak pesawat terbang milik PT Garuda Indonesia (GI) diprediksi Mei mendatang baru akan beroperasi di landasan Pondok Cabe Pamulang Tangsel. Saat ini pihak GI sudah menyerahkan kepada PT. Angkasa Pura II sebagai pengelola untuk mempersiapkan elemen penting operasional penerbangan.
Vice President Corporate Communications PT. Garuda Indonesia Benny S Butarbutar memastikan pihak GI sudah menyerahkan kepada AP II. Sebab AP II salah satu badan yang memang telah dipercaya mengelola jasa penerbangan.
“Kami dari pihak garuda sudah sepakat untuk menyerahkan kepada AP II sebagai pengelola. Nanti jika sudah berjalan baru akan ada pembagian hasilnya,” kata Benny kepada awak media Minggu (6/3).
Beny menambahkan, Garuda sendiri hanya menyiapkan pesawatnya saja. Sedangkan untuk pengaturan lalu lintas udara, kelayakan landasan pacu, dan berbagai perlengkapan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meyalani penerbangan, adalah AP II.
“Karena mereka yang lebih tahu soal layak tidaknya penerbangan maka apapun berkenaan dengan persiapan penerbangan AP II yang akan mengupayakan. Tentunya kerjasama dengan pengelola bandara dari Pertamina,” ujarnya.
Menurutnya soal kedekatan Bandara Pondok Cabe dengan Soekarno Hatta, disebut menganggu lalu lintas jalur udara, sebetulnya tinggal diatur saja karena tidak mungkin persoalan tanpa ada jalan keluarnya. Persoalan itu sempat muncul dan penjadi polemik.
“Sempat muncul persoalan Bandara Pondok Cabe jalurnya berdekatan dengan Bandara Soekarno Hatta. Kalau kita lihat Solo dengan Yogyakarta itu sangat berdekatan dan disana sama-sama memiliki bandara,” pungkasnya.(dra/ded)
