Home Berita 92 Pendamping Desa di Kabupaten Tangerang Belum Terima Gaji

92 Pendamping Desa di Kabupaten Tangerang Belum Terima Gaji

0

Gaji pendamping desa di Kabupaten Tangerang dalam dua bulan akhir ini tersendat, akibat adanya pengurangan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Sehingga mempengaruhi kinerja para pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya.

“Para pendamping desa dalam 2 bulan terakhir ini belum menerima honor dari Kementrian Desa. Tentunya hal ini sangat menghambat para pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi kepala desa dalam mensukseskan program-program desa,” kata Maman Abdurahman, Pendamping Teknis Desa Kabupaten Tangerang saat dihubungi tangerangonline.id, Rabu (31/8/2016).

Pihaknya berharap agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi penghambat pencairan honor dana desa, sehingga honor untuk pendamping desa masih tertahan dapat segera dibayarkan.

“Jangan sampai lambatnya verifikasi yang dilakukan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menggangu kinerja pemerintah desa yang ada dibawahnya,” lanjut Maman.

Diketahui, para pendamping desa di Kabupaten Tangerang saat ini berjumlah 92 orang yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Tangerang. “Rata-rata mereka merupakan bekas anggota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang sudah dibubarkan beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Senada dengan Muhammad Basit, salah satu juga Pendamping Teknis Desa Kabupaten Tangerang, saat ini para pendamping desa di Kabupaten Tangerang banyak yang menyambi bekerja serabutan dalam mencukupi ekonomi keluarganya.

“Walaupun kebanyakan pendamping merupakan mantan pendamping PNPM yang sudah terbiasa dengan gaji yang terlambat namun tetap saja terlambatnya honor mereka mengganggu kinerja pendampingan,” ungkapnya.

Lanjut Basit, untungnya para pendamping merupakan warga di kecamatan tempatnya ditugasnya mendampingi desa, sehingga mereka tidak harus mengelurakan uang lebih untuk transportasi dan makan. “Jadi selama mereka belum menerima gaji, mereka mengandalkan uang pribadi dalam tugasnya mendampingi desa dalam melakukan program-program desa,” ungkapnya.

Basit menambahkan, permasalahan keterlambatan dana desa ini disebabkan oleh adanya kekurangan berkas dari Kementerian Desa dalam mengajukan peminjaman untuk biaya pendampingan kepada Bank Dunia. “Terakhir saya mengikuti perkembangan dari provinsi kementrian sedang merampungkan persyaratan yang di butuhkan, mudah-mudahan segera selesai sehingga honor para pendamping dapat segera cair,” pungkasnya. (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here