Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang 2018 dipastikan berlangsung antara pasangan Arief – Sachrudin sebagai calon tunggal dengan kolom kosong.
Pasangan petahana Arief R Wismansyah – Sachrudin diusung 12 partai politik (parpol) parlemen maupun non parlemen.
Atas fenomena tersebut, Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menggelar diskusi publik guna mencari titik terang atas demokrasi di Indonesia.
Dengan turut dihadiri Komisioner KPU RI Pramono, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, sebagai pemateri dan puluhan dari UMT sebagai audiensi, Kamis (15/2/2018).
Tiga dari puluhan mahasiswa pun bertanya kepada pemateri. Dengan kritis Mardiah Ulfa menanyakan kemana aliran dana KPU yang cukup besar ketika calonnya adalah petahana?
“Sedikit banyaknya calon itu sebenarnya tidak berpengaruh banyak, dana yang dikeluarkan sebenarnya hanya untuk cek kesehatan. Alat peraga nggak besar. Yang besar itu ada di honorarium di tingkat ad hoc kecamatan kelurahan dan lainnya, bisa 60-50 persen. Selebihnya untuk sosisalisasi logistik dan lainnya,” ujar Komisioner KPU RI, Pramono saat menjawab pertanyaan Mardiah Ulfa.
Mahasiswa lainnya, Taher menanyakan terhadap aliansi kotak kosong yang belum lama ini berdeklarasai mengenai kotak kosong di wilayah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, aliansi kotak kosong selalu mendapatkan intimidasi.
“Aliansi seperti itu diperbolehkan. Daftarkan segera untuk menjadi pemantau pilkada.
Gerakan apapun harus terferivikasi ke KPU untuk jadi pemantau terakreditasi,” jawab Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.
Sementara penanya terakhir, Irvan Setiawan dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi khawatir terhadap partisipasi pemilih menurun karena partisipan yakin bahwa petahana sudah dipastikan menang sehingga tak lagi harus datang ke TPS.
Hal inilah yang menjadi dilematis bagi masyarakat dan menjadi dinamika bagi KPU untuk bisa meningkatkan jumlah partisipan sesuai keinginannya.
“Mereka (pemilih) harus tahu bagaimana mekanismenya, tutorial pilkada calon tunggal itu harus masif. Kalau mau milih calon tunggal datang ke TPS, tapi kalau enggak mau milih jangan datang. Ya harus datang coblos kolom kosong kalau tidak mau pilih calon tunggal. KPU harus memaksimalkan sosialisasi untuk membuka cakrawala pengetahuan publik,” papar Titi (Nji)
