Pengamat Militer dan Intelijen, Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si, memberikan pendapatnya terkait sambutan Kasau dalam memperingati HUT Ke-72 TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (9/4/18).
Sebagaimana yang dikatakan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dalam sambutannya, bahwa TNI AU telah berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan meningkatkan remunerasi, tunjangan perbatasan dan program pembangunan 1000 rumah non dinas melalui Tabungan Wajib Perumahan.
Menurut Pengamat Militer dan Intelijen Dr Susaningtyas Kertopati, harus disyukuri pernyataan Kasau tersebut bagi pensiunan TNI AU yang akan mendapat rumah pribadi. Hal lain adalah interoperabilitas juga harus didukung, baik dalam politik anggaran maupun implementasinya kedepan.
“TNI AU bersikap netral dalam Pilkada dan Pilpres juga merupakan suatu keniscayaan. Selain itu, jika TNI AU konsisten dengan konsep Netwok Centric Operation, maka langkah awal adalah mulai menggeser kekuatan tempur utama TNI AU di wilayah perbatasan, mengingat jarak jelajah pesawat TNI AU sangat ditentukan dari mana pangkalan awalnya untuk airborne,” ucap Nuning begitu sapaan akrabnya kepada tangerangonline, di Jakarta, Senin, (9/4/18).
Ia mengatakan, sesuai visi dari Presiden Jokowi bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka TNI AU dapat mengajukan konsep menjaga kedaulatan seluruh perairan dan daratan Indonesia selama 24 jam berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.
Ia menambahkan, TNI AU juga dapat mengajukan konsep kedaulatan di udara, sampai dengan batas ketinggian yang diatur menurut hukum internasional dan nasional, hingga ruang angkasa.
Pengamat militer dan intelijen ini melanjutkan, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah dinamika konflik Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, di mana dua negara yang menjadi aktor utama yaitu Korea Utara dan Cina telah mengembangkan rudal nuklir jarak jauh.
“TNI AU harus mengembangkan konsep Sistem Pertahanan Udara yang modern dan canggih untuk melindungi keselamatan NKRI, dengan menyiapkan sistem deteksi dini dan sistem interceptor. Perlu dikaji kedua sistem tersebut untuk mampu menangkis datangnya rudal nuklir tersebut di luar ZEE,” pungkasnya.
Faktor-faktor tersebut, lanjutnya, sangat penting bagi TNI AU memodifikasi MEF (minimum essential force) seperti penambahan Radar GCI (Ground Control Interceptor) Radar EW (Early Warning) di seluruh Indonesia, terutama bagian timur Indonesia.
Kemudian, kata Nuning, TNI AU juga perlu menambah skuadron udara tempur, agar mampu melaksanakan patroli udara rutin selama 24 jam, minimal frekuensi terbang malam sama dengan terbang siang.
“Jadi operational requirement dan technical specification kedua jenis radar tersebut, tidak hanya untuk dog fight di udara antara pesawat TNI AU melawan pesawat musuh, tapi juga harus mampu dog fight pesawat TNI AU menangkis rudal nuklir,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Nuning, amatlah penting pesawat-pesawat tempur TNI AU dipersenjatai rudal anti rudal jarak jangkau minimal 25 Nm (48 km).Untuk personel TNI AU, yang harus ditingkatkan kapasitasnya adalah mengirim para perwira muda TNI AU untuk menempuh pendidikan Master dan Doktor Ilmu Ruang Angkasa (space science) di luar negeri.
Selain itu, ia melanjutkan, pengamanan kedaulatan pertahanan udara kita, tidak hanya sampai wilayah perbatasan saja, namun harus menyentuh ke wilayah laut internasional, karena doktrin pertahanan Indonesia adalah defense active.
“Jadi penting menekankan peningkatan kadar intelektual perwira TNI AU,” ucapnya.
Doktor dengan nilai desertasi terbaik ini mengatakan, pergeseran pangkalan udara yang meliputi pembangunan landasan pacu baru, berikut ground facilities dan kedua jenis radar GCI dan EW, penting dilakukan oleh TNI AU.Setelah tahapan tersebut dilakukan, baru kemudian dilakukan langkah-langkah dengan menggeser skuadron pesawat tempur TNI AU
“Hal yang juga penting dan patut dilakukan adalah melakukan simulasi skema penganggaran MEF dengan merubah sasaran prioritas dan efisiensi anggaran rutin operasional,” ujarnya.(MRZ)
